fbpx

Aspek Pidana Kepala Desa Dalam Pemilu

Oleh Supriadi Asia

Mediakutim.com – Secara hukum Kepala Desa sebagai subyek hukum dalam hukum administrasi negara saat dirinya sebagai Kepala Desa dan dapat juga sebagai subyek hukum dalam tindak pidana, sebagai diri sendiri ( individu ). Begitu juga halnya tanggunjawab pidana individu yang melekat dirinya sebagai Kepala Desa. Maka undang undang pidana yang berkaitan dengan pemilu atau tindak pidana pemilu juga melekat pada dirinya. Artinya peraturan pidana pemilu juga mengikat seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa.

Berikut aspek hukum pidana pemilu yang berpengaruh kepada seseorang yang sedang menjabat sebagai kepala desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang Undang No. 17 Tahun 2017. Yang menyatakan:

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Dua Belas juta Rupiah.”.

Dari pasal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain, artinya adalah setiap orang yang menjabat kepala desa dan mampu mempertanggunjawabkan secara hukum, bisa memenuhi unsur setiap Kepala Desa untuk dipidana, jika melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan.

2. Atau sebutan lain, artinya bisa Lurah atau yang setingkat dengan Kepala Desa atau Lurah, dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut.

3.Dengan sengaja, artinya Kepala Desa tersebut dengan sadar dan tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

4.Dan ata melakukan tindakan, artinya ada suatu perbuatan yang dimulai dan diakhiri dalam melakukan perbuatan.

5.Menguntungkan atau merugikan, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut diatas mengakibatkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta pemilu.

6.Salah satu peserta pemilu, artinya perlu dibutkikan kerugian terhadap salah satu peserta pemilu.

7.Dalam masa kampanye, artinya perbuatan ini hanya bisa dipidana pada saat kampanye, tempus delicti nya atau waktu perbuatannya adalah di masa kampanye, apabila dilakukan di luar masa kampanye tidak dikenakan pidana. Karena tidak memenuhi unsur “masa kampanye”

8.Dan diancancam hukuman pidan penjara paling lama 1satu} tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Artinya, hukuman ini bersifat komulattif, ada pidana penjara dan pidana denda yang harus diputuskan semuanya.

Melihat dari pasal tersebut di atas, merupakan jenis tindak pidana formal yang berakibat. Artinya formal adalah adanya perbuatan yang dilarang, yaitu menguntungkan atau merugikan. Apapila unsur tersebut tidak terpenuhi maka seorang Kepala Desa tidak bisa diputus bersalah.

Berakibat artinya harus mengakibatkan keuntungan atau kerugian salah satu peserta pemilu. Apabila tidak menguntungkan atau merugikan maka tidak bisa dipidana. Semoga bermantaaf.

NB: Artikel di atas merupakan pendapat pribadi, bukan merupakan pendapat hukum ( legal opinion ) yang bisa dipertanggungjawabkan akibat hukumnya.

Read Previous

Celoteh La Domeng”SOLDIER FORTUNE & BURUNG KUTILANG”

Read Next

Celoteh La Domeng, Penagih Utang Datang, La Domeng Letoy…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *