fbpx

Teknik Menguji Perjanjian atau Kontrak

Oleh : Supriadi Asia

Dalam bisnis maupun melakukan kerjasama dengan orang lain, tak lepas dari perjanjian dan kontrak. Oleh sebab itu kita perlu memahami apakah perjanjian yang akan kita buat sah atau tidak menurut hukum. Dalam kesempatan ini biizaa akan menyampaikan tentang teknik dasar menguji sahnya suatu perjanjian.

Menguji sahnya perjanjian sangat penting guna menghindari adanya sengketa di kemudian hari dan perjanjian tertulis ( kontrak ) yang akan dijadikan acuan pihak pihak untuk melaksanakan perjanjian maupun mengganti rugi atas akibat hukum yang ditimbulkan.

Hal yang mengakibatkan Perjanjian Hapus.
Hal mendasar untuk menguji sahnya perjanjian adalah dengan menganalisa syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Berikut bunyi pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentan syarat sahnya perjanjian:

” Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kecakapan Para Pihak.

2. Kesepakatan Para Pihak.

3. Obyek Tertentu.

4. Sebab yang halal.

Dari empat syarat tersebut dibagi menjadi dua syarat:

1.Syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat pada diri para pihak. Terdiri dari dua syarat. Yaitu kecakapan dan kesepakatan.

2.Syarat obyektif, yaitu syarat yang melekat pada obyek yang diperjanjikan, atau barang yang diperjanjikan. Dalam hal ini, obyek tertentu dan sebab yang halal.

Dua jenis syarat tersebut memiliki konsekuensi / akibat hukum apabila dilanggar.

Syarat subyektif apabila dilanggar, mengakibatkan DAPAT DIBATALKAN.

Syarat obyektif apabila dilanggar mengakibatkan BATAL DEMI HUKUM.

Pengertiannya, apabila dapat dibatalkan. Sebelum perjanjian diputuskan batal oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak dan kewajiban para pihak serta akibat / kerugian tetap berlaku.

Jika batal demi hukum, maka dianggap tidak ada perjanjian dan tidak ada akibat hukim. Dan dikembalikan pada keadaan semula.

Selanjutnya kita pahami tentang ke empat syarat tersebut

Syarat Kesepakatan:

Sebagaimana teori kesepakatan yang dimaksud kesepakatan adalah suatu perjanjian yang tidak mengandung:

1. paksaan ( Dwang ).
2. penipuan ( Bedrog )
3. kekhilafan atau Kekeliruan ( Dwaling )

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Syarat Kecakapan:

Syarat Kedewasaan adalah bahwa pihak yang mengadakan perjanjian adalah orang yang berwenang mengadakan perjanjian, baik dalam kedudukannya sebagai pengurus dalam badan hukum maupun sebagai diri pribadi yang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Tentang teori kecakapan yang dianggap cakap adalah orang yang tidak:

1. Dewasa.
2. Tidak dibawah Kemampuan ( Gila atau Boros )

Syarat Obyek Tertentu:

Obyek tertentu adalah obyek atau benda yang diperjanjian memiliki ciri minimal dua ciri atau jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”

Syarat Sebab Yang Halal:

Sebab yang halal artinya bahwa perjanjian tidak dikarenakan sebagai sesuatu yang melanggar perbuatan hukum, misalnya kesepatan judi atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Selain dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya kontrak, ada beberapa asa di luar yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian atau kontrak ( perjanjian tertulis ) sebagai berikut?

Syarat Sah Kontrak Secara Umum:

1.Perjanjian harus dilakukan dengan I’tikad baik

2.Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang
berlaku
3. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan

4. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum.Syarat
Sah Perjanjian Secara Khusus:

Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
Syarat akta notaris atau otentik untuk kontrak-kontrak tertentu
Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

syarat tersebut dapat dijadikan hal atau variable untuk menguji tentang syarat sahnya suatu kontrak.

Read Previous

Irjen Firli Bahuri Ketua KPK Periode 2019 – 2023

Read Next

Jenazah Mendarat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *