fbpx

POLITIK KEKELUARGAAN

foto Tribun Manado

Oleh Sugar Warjaya

Sugar Warjaya

Pesta Rakyat sebentar lagi, pesta yang selalu dinanti oleh para pemimpi yang beduit untuk berkuasa dan impian para pencari duit untuk mendapatkan rejeki dadakan 5 tahun sekali.

Slogan dan kebaikan kembali bertaburan bulan – bulan ini, aroma politik mengharu biru dikalangan yang dianugerahi kelebihan otak yang pandai untuk menangkap, menganalisa setiap isu yang akan menjadi senjata pertarungan.

Berbicara tentang pemilihan kepala daerah yang akan Sebentar lagi dilakukan pola politik yang dilakukan masih sama yaitu “berapa duit”, walau nanti akan ada tentang kampanye anti politik uang.

Secara kultural masyarakat kita sampai saat ini untuk kesadaran politik masih rendah. Kenapa?? Mungkin bagi mereka yang pandai akan berkata – kata dengan lantang :
“banyak teori, sekarang masyarakat sudah melek politik buktinya kebijakan sekarang kita berbicara politik dimana saja bahkan diwarung kopi”!!

Untuk hal ini memang diakui benar adanya, tapi sekarang yang dirasakan sajalah, tanyalah kepada tetangga disamping rumah, pernah ikut menentukan kenapa harga BBM naik? Subsidi perlahan dihapus? Kenapa dia harus wajib ikut bpjs? Atau untuk daerahnya sendiri kenapa memviralkan suku kata “DEFISIT”??

Saya juga bingung sampai sekarang kenapa saya harus ikut dalam hitungan menanggung hutang negara seperti kata bu menteri yang saya baca dimedia onlen? Walaupun untuk Ini urusan pemerintah yang bayar.

Tapi sudahlah itu kan politik yang tidak sampai daya Pikir saya memikirkannya. Yang pasti saya lihat untuk saat ini kesadaran politik rakyat jelata masih rendah. Kenapa sebab? Ya kembali lagi ke pola politik yang dilakukan, omong kosong jika tidak menggunakan uang atau mau menyangkal? Kita hitung saja untuk datang ke rumah buat ngopi Pasti butuh beli gula, belum lagi jika yang ikut ngopi itu sekompi yang datang, Iya jika jalan kaki, lah sekarang jaman modern coy!!! Pake motor, pasti lah uang bensin ada, Spanduk, uang begadang bagi simpatisan, klo dulu uang Pulsa sekarang wajib ditambah uang paket internet buat sebar-sebar ke calon dukungan bahwa pergerakan berjalan dilapangan, dan yang terakhir pasti lah uang kaget. Nah untuk urusan yang satu ini yang seru, karena dalam aturan KPU ini adalah tindakan kriminal yang dapat menyebabkan tidak sahnya calon Atau Sederhananya saja daripada bertele – tele, lihatkan 3 hari atau sehari malamnya sebelum pencoblosan, anda lihat sendiri perbandingan hari-hari malam biasa, berapa sudut kompleks RT yang warganya sedang begadang.

Selain Uang, pola politik yang dipakai (menurut saya masih Efektif) adalah politik secara kekeluargaan. Kenapa harus politik kekeluargaan? Itu mengkhianati semangat untuk berantas Kolusi, Korupsi n Nepotisme!!.
“Lambe mu le, bicara Kolusi Korupsi n Nepotisme segala, itu sudah darah kita. Coba nanti klo situ turun lapangan cari massa Pasti cari sesuku, sebahasa toh? Nah Nepotisme kesukuan namanya, belum lagi janji -janji, jika terpilih anak sampeyan tak masukkan kerja, Nepotisme lagi toh..toh..
Politik Nepotisme sudah terjadi berabad-abad yang lampau, jauh sebelum belanda bertamasya ke Indonesia.

Kita ambil lah pada jaman kerajaaan, sebut saja kerajaan di jawa pada waktu lampau. Sistem Kekuasaan kerajaan yang berpusat pada Raja yang kemudian posisi penting dalam pemerintahannya mengalir darah raja (anak dan keturunan) dipegang para pangeran: anak, cucu, sepupu, keponakan, kemudian ada abdi orang kepercayaan Raja dimana pasti juga sanak keluarga, abdi tersebut kelimpahan anugerah Bangsawan.

Para sanak keluarga Raja ditempatkan di pos kekuasaan. Kewajiban moralitas abdi dalem yang sudah ditanamkan pada diri anak, cucu, sepupu, kerabat yang di didik dalam keluarga untuk berbakti kepada orangtua dalam hal ini Raja.

Untuk jaman now, Konsep hamba – tuan bertransformasi menjadi penokohan. Beruntung lah jaman sekarang, untuk membuat diri menjadi tokoh cukup dengan rekayasa sejarah dan pencitraan lewat media.

Bagaimana menjalankan Konsep politik kekeluargaan pada jaman modern Ini?Hubungan untuk menjadi relasi keluarga tidak terjadi begitu saja, butuh proses, karena proses tidak mengkhianati hasil (terutama yang berjuang untuk menjadi keluarga).

Bagaimana proses tersebut? Tulisan ini mencoba menguraikannya dengan segala cara untuk dapat dipahami oleh otak – otak yang kurang se inci pintarnya dari elit politik kita, walaupun tulisan ini terkadang abstrud untuk dipahami tapi berusahalah supaya berpikir supaya tidak dikatakan dungu dan kena dungu oleh elit politik yang mungkin sebentar lagi tersenyum ceria mendatangi kalian dengan logika politiknya membicarakan isu tempat tinggalmu, kemiskinan, kelaparan bahkan kebodohanmu untuk memaksamu secara pelan tapi keras menjatuhkan pilihanmu terhadap tawaran politik yang dibawa oleh elit politik yang mendatangimu…Waspadalah..!!!

Sebelum berbicara jauh kita nostalgia dulu di tahun 1998. Mari kita ingatkan lagi pada 1998 gelombang gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa mengakhiri zaman orde baru. Turunnya Soeharto membawa sebuah harapan baru untuk merubah perpolitikan keluarga yang didominasi oleh pihak – pihak elit yang dekat dengan penguasa.

Reformasi bergema diseluruh pelosok negeri, gairah kelas sosial atas, menengah muncul berkolaborasi membentuk partai baru setelah puluhan tahun terkekang orde baru.

Kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat setiap saat kita lihat di TV. Tapi Sejak Reformasi bergulir satu penyakit yang tak pernah dapat dilengserkan yaitu Korupsi. Korupsi menjadi momok yang mengerikan bagi Negara. Segala upaya untuk menghancurkan penyakit ini dilakukan dari pemerintahan Presiden BJ. Habibie yang mengeluarkan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan membentuk berbagai komisi atau badan dan kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) tapi akhirnya dibubarkan setelah judicial review Mahkamah Agung sampai terbentuknya KPK pada tahun 2002 oleh pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri.

Didirikannya lembaga ini untuk menjawab ketidakmampuan institusi kejaksaan dan polri pada waktu itu yang dinilai tidak mampu menangkap para koruptor. KPK didesain independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sampai pada era pemerintahan SBY. KPK semakin menunjukkan sepak terjangnya dalam menangkap para pelaku korupsi yang merugikan Negara. Kita masih ingat bagaimana serunya KPK menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kasus suap BLBI, Al Amin Nur Nasution pada kasus persetujuan pelepasan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Pantai Air Telang di Sumatera Selatan, menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan yang tidak lain besan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kasus aliran dana BI, dan banyak lagi kasus – kasus yang ditangani melibatkan para elit politik dan penguasa hingga kasus Century yang membuat cicak dan buaya saling bertengkar menggejolakkan masyarakat untuk menggalang dukungan terhadap KPK.

Sejak SBY selesai dua periode, muncul dua kekuatan baru yang saling beradu untuk memimpin Indonesia hingga akhirnya Jokowi Dodo terpilih dalam pemilihan yang Demokrasi ini.

Kemunculan Joko Widodo menjadi magnet bagi sebagian besar Rakyat Indonesia untuk merubah birokrasi – birokrasi yang masih berbelit dan masalah korupsi yang begitu mengakar hingga menghambat pembangunan di daerah. Gerak Jokowi yang Kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta, cepat melesat di media. Duetnya dengan Ahok membuat pilihan terhadapnya untuk sebuah perubahan.

Tapi sepertinya sekarang apa yang diharapkan itu perlahan – lahan menjauh. Politik Dinasti pelan tapi pasti kembali menampakkan dirinya semenjak kasus Atut Chosiyah di Banten menjadi barometer bagi dinasti politik di daerah lainnya. Dinasti politik mulai bermunculan seperti jamur di musim hujan, tumbuh di berbagai daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan desa.

Read Previous

PENCAPAIAN PDAM DALAM MENYUPLAI AIR BERSIH DI KUTIM (Bag 1) – GREBEK OmWP

Read Next

Trias Politika hanya sebuah opini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *