fbpx

Trias Politika hanya sebuah opini

Konsep Trias Politika sebuah konsep yang membagi tiga kekuatan kekuasaan negara yakni legislatif, yudikatif dan eksekutif untuk berdiri sama kuat untuk bisa saling kontrol sehingga yang namanya demokrasi baru bisa dirasakan. Apakah konsep ini berfungsi di Indonesia? yang mengaku dirinya salah satu penganut Demokrasi?

Para elit politik menanamkan di kepala masyarakat bahwa Pemilu menjadi tolak ukur kita sudah menjalankan Demokrasi. Pemilu yang menjamin keikutsertaan warganegara secara bebas dan sadar untuk memilih menggunakan hak suaranya menentukan keabsahan Pemerintah, menentukan pilihan terhadap wakil – wakil rakyat yang tugasnya melakukan kontrol terhadap Pemerintah yang dipilihnya. Konsep ini sampai saat ini hanya Simbolis untuk kita supaya tidak disebut negara diktator yang tidak menjalankan demokrasi. Lembaga – lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif ada tapi pada kenyataannya kekuatannya tidak sama. Parlemen yang diharapkan untuk membuat produk undang – undang dan hukum hanya menghasilkan perundangan – undangan yang melayani kepentingan pemerintah yang berkuasa, bukan lembaga yang menjamin perundang – undangan hukum dan aturan untuk rakyat secara merata. Parlemen yang harus dan wajib mengawasi jalannya Pemerintahan hanya bisa melakukan pemanggilan atau minta penjelasan kepada anggota Pemerintah atau menteri tapi pertanggungjawabannya tetap kepada presiden yang mengambil keputusan akhir bukan parlemen. Begitu juga dengan lembaga yudikatif, yang harusnya melaksanakan jalannya kekuasaan hukum dalam prakteknya lebih mengabdi kepada kepentingan Pemerintah yang berkuasa, bukan pada keadilan. Banyak kasus – kasus yang meski jelas tidak terbukti bersalah melanggar hukum menjadi terdakwa mendapatkan hukuman yang berat, kasus rakyat yang di intimidasi oleh korporatif besar dalam permasalahan perebutan lahan dan beragam kasus lainnya yang sering membuat rakyat ekonomi kebawah sering kalah dalam persidangan melawan mereka yang berduit ataupun korporasi raksasa.

Wakil rakyat dengan integritas tinggi bahkan dengan kemenangan ribuan bahkan ratusan ribu suara rakyat tetap dalam posisi tidak dapat berbuat banyak jika lembaga legislatif lebih lemah dari Pemerintah. Apalagi jika para wakil rakyat hasil dari rekayasa Pemerintah yang demi mempertahankan posisinya sebagai wakil rakyat lebih memperjuangkan kepentingan pemerintah daripada rakyat yang memilihnya.

Dari uraian singkat ini timbul pertanyaan, apakah masihkah kita berharap terhadap pilihan kita sendiri? Siapa yang diuntungkan ketika diselenggarakannya pemilihan umum? Dengan pemilihan umum meskipun dilaksanakan dengan jujur dan mengikuti aturan yang ada, menjadi sarana sebuah proses politik yang demokrasi ataukah hanya sebuah simbolis demokrasi yang dimana sistem peraturan dan pemilihannya ditumpangi oleh kepentingan – kepentingan yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan dengan kekuasaan yang berkuasa daripada memperjuangkan kepentingan rakyat yang memberikan hak pilihnya untuk mendapatkan keterjaminan hukum, peraturan dan perundangan – undangan?

Menutup uraian, ini sedikit mengutip pernyataan Presiden bahwa tidak ada yang namanya oposisi seperti negara lain yang ada yang ada adalah Demokrasi gotong royong itulah Demokrasi negeri ini.
ugexsw

Read Previous

POLITIK KEKELUARGAAN

Read Next

Kutitip Hatiku Di Kappuna ( Bagian VI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *